Tata kelola regulasi yang efektif memerlukan evaluasi berbasis bukti (evidence-based policy). Artikel wacana ini merangkum Policy Brief hasil telaah pakar hukum mengenai penyelarasan undang-undang sektoral dengan prinsip good governance.

Rekomendasi Kebijakan (Executive Summary):

  • Pencegahan Over-Regulation: Urgensi simplifikasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan lintas kementerian/lembaga.
  • Kepastian Hak Masyarakat: Memperkuat mekanisme pengawasan administratif dan transparansi partisipasi publik dalam penyusunan regulasi.
  • Advokasi Tata Kelola: Menegakkan prinsip akuntabilitas regulasi agar berdampak langsung pada iklim kepastian berusaha dan perlindungan sosial.